Menu
Economic
Social
Environmental
Hoax Buster
Technology & Innovation
Video
Indeks
About Us
Social Media

BKSAP DPR RI Terus Perjuangkan Sektor Sawit dan Nikel dari Diskriminasi Uni Eropa

BKSAP DPR RI Terus Perjuangkan Sektor Sawit dan Nikel dari Diskriminasi Uni Eropa Kredit Foto: BKSAP DPR RI
ToP Core, Jakarta -

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mendengar secara langsung aspirasi Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) terkait kepentingan nasional sektor sawit dan nikel ore yang telah mengalami diskriminasi di pasar Eropa. 

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mengatakan, tujuan audiensi tersebut diharapkan dapat semakin mendapat output dan positioning para pelaku sawit maupun pelaku dari penambang nikel Indonesia untuk nantinya disampaikan kepada Parlemen Eropa.

“Kita berharap ada masukan-masukan informasi-informasi dan aspirasi-aspirasi langsung dari para pelaku pengusaha sawit, petani sawit maupun dari penambang nikel. Sehingga kami tahu positioning-nya, karena kita ketahui bahwa Uni Eropa melalui Parlemen Eropa ini melakukan satu tindakan-tindakan yang bisa merugikan pihak kita baik dalam kelapa sawit maupun nikel, karena sampai-sampai mereka juga menggugat ke organisasi perdagangan dunia (WTO) terkait dengan hilirisasi dan juga proses deforestasi dan lain-lainya terkait dengan sawit,” ujar Fadli, dilansir dari laman resmi DPR RI pada Rabu (6/12). 

Baca Juga: Hadapi EUDR, Pemerintah Indonesia Dorong Inklusi Petani Sawit

Sebagai tindak lanjut, Fadli mengusulkan kepada segenap jajaran APNI dan GAPKI segera memberikan output dokumen berupa white paper agar BKSAP DPR RI mendapatkan data yang lebih detail terkait dengan permasalahan sawit dan nikel ore. Kedepannya, ungkap Fadli, BKSAP DPR RI sebagai delegasi Indonesia akan membawa aspirasi melalui white paper tersebut kepada Parlemen Eropa.

“Kita ingin menduduki masalah ini dengan output nantinya kita mempunyai posisi untuk membela sektor sawit kita dan juga sektor nikel kita di depan Parlemen Eropa. Jadi ini bagian dari perjuangan diplomasi Parlemen,” tandas Fadli.

Fadli juga berharap, melalui white paper nantinya dapat mematahkan dalih dari Uni Eropa atas produk yang dituduh mengandung deforestasi pada komoditas unggulan Indonesia yang cukup memberikan tekanan bagi hubungan antara Indonesia dengan Uni Eropa akhir-akhir ini.

Baca Juga: Harga Rendah, Impor Minyak Sawit India Meningkat Lagi

“Ya kita nanti output-nya punya positioning, ini loh posisi Indonesia dibawa nanti oleh Parlemen kita oleh delegasi Indonesia delegasi BKSAP kita sampaikan ini kepada Parlemen Eropa. Jadi tuduhan-tuduhan mereka itu mana yang memang mempunyai dasar yang kuat atau mereka tidak mempunyai dasar. Atau, mereka cuma berargumentasi karena mereka hanya untuk berdalih untuk melindungi produk-produk misalnya minyak nabati mereka yang lain,” pungkas Fadli.

Turut hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey, Wakil Sekretaris APNI Rudi Rusmadi, dan Ketua Umum GAPKI Eddy Martono.

Penulis/Editor: Ellisa Agri Elfadina

Bagikan Artikel: