Menu
Economic
Social
Environmental
Hoax Buster
Technology & Innovation
Video
Indeks
About Us
Social Media

BPDPKS Serahkan Perjanjian Kerjasama Pendanaan Program Mandatori Biodiesel Tahun 2024

BPDPKS Serahkan Perjanjian Kerjasama Pendanaan Program Mandatori Biodiesel Tahun 2024 Kredit Foto: BPDPKS
ToP Core, Jakarta -

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melaksanakan penyerahan perjanjian kerjasama pendanaan program mandatori biodiesel tahun 2024 pada 23 Januari 2024 di Jakarta.

Penyerahan perjanjian kerjasama tersebut dihadiri oleh tamu undangan dari instansi pemerintah dan nonpemerintah diantaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Keuangan, Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BUBBN), dan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak. 

Secara langsung Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurachman, menyerahkan 23 dokumen perjanjian kerjasama antara BPDPKS dengan BUBBN kepada pimpinan/perwakilan BUBBN.  

Baca Juga: Sawit, Kunci Strategis Mitigasi Dampak Perubahan Iklim yang Ramah Lingkungan

“Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini merupakan bentuk komitmen dari BPDPKS untuk selalu memberi dukungan pendanaan program mandatori biodiesel,” ujar Eddy, dilansir dari laman resmi BPDPKS pada Jumat (26/1).  

Lebih lanjut dikatakan Eddy, program mandatori biodiesel dalam menjaga fluktuasi harga crude palm oil (CPO) dengan menjaga keseimbangan stok pada tingkat hulu dan penyerapan pada tingkat hilir diperlukan dukungan kerjasama serta sinergi berbagai pihak. Sehingga turut serta menyukseskan program mandatori biodiesel ini dalam rangka optimalisasi pemanfaatan CPO menjadi biodiesel sehingga terbentuk pasar baru melalui pemanfaatan biodiesel. 

“Penyaluran selisih harga biodiesel ini tentunya bermanfaat dalam menjaga harga CPO tetap stabil dan terealisasinya mandatori biodiesel yang merupakan kebijakan nasional dan salah satu kebijakan utama pemerintah, guna memperbaiki neraca perdagangan Indonesia saat ini dengan mengurangi impor minyak solar, serta turut berkontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca melalui peningkatan pengembangan energi baru dan terbarukan,” terang Eddy. 

Pada kesempatan yang sama, Asisten Deputi Minyak dan Gas, Pertambangan, dan Petrokimia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Herry Permana mengatakan, “Komitmen Indonesia dalam Energi Bersih adalah melalui pelaksanaan kebijakan pengembangan biodiesel saat ini, mulai dengan B20, B30, dan B35 yang telah dilakukan sebagai satu-satunya di dunia, hingga D100 serta bioavtur akan menjadi titik tolak agar selalu bersiap menghadapi era baru dengan penggunaan teknologi hijau dan energi bersih terutama untuk sektor transportasi dan industri dalam rangka mengurangi emisi karbon”. 

Baca Juga: Pabrik Biogas Limbah Sawit Terbesar di Asia Mulai Beroperasi di Provinsi Ini

Dikatakan Herry, perluasan mandatori biodiesel sejak 5 (lima) tahun lalu ditujukan untuk mencapai kemandirian energi, mengurangi defisit neraca perdagangan migas, menurunkan emisi GRK, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani sawit dan kebijakan transisi energi untuk mulai meninggalkan penggunaan energi fosil juga telah banyak dilakukan oleh banyak negara melalui pemanfaatan energi terbarukan. 

“Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan transisi energi adalah komitmen penuh pada penggunaan energi terbarukan, sehingga dapat mendukung kebutuhan energi di dalam negeri serta mendorong perekonomian nasional,” kata Herry. 

Penulis/Editor: Ellisa Agri Elfadina

Bagikan Artikel: