Menu
Economic
Social
Environmental
Hoax Buster
Technology & Innovation
Video
Indeks
About Us
Social Media

Investasi Industri Sawit Indonesia Membutuhkan Kepastian Hukum

Investasi Industri Sawit Indonesia Membutuhkan Kepastian Hukum Kredit Foto: DSNG
ToP Core, Jakarta -

Penegakan hukum menjadi bagian penting dalam tata kelola sawit di Indonesia karena terkait dengan kenyamanan dan keamanan berinvestasi. Sayangnya, industri kelapa sawit Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan regulasi yang belum terselesaikan secara sistematis.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal GAPKI M. Hadi Sugeng dalam Forum Diskusi yang bertajuk "Prospek Perkebunan Pasca UUCK" digelar GAPKI Kalimantan Tengah, di Palangkaraya, pada Senin (5/2/2024) lalu. 

Dalam diskusi tersebut, Hadi memaparkan tiga hal utama yang menjadi tantangan industri penggerak ekonomi Indonesia diantaranya produktivitas yang stagnan, tuntutan Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat (FPKM) 20%, serta kebun sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan.

Baca Juga: Peningkatan Permintaan Minyak Sawit Mendorong Terjadinya Peningkatan HR CPO

“Diperlukan langkah yang solutif serta kolaboratif dalam menghadapi isu ini,” ujar Hadi. 

Kebutuhan minyak sawit dalam negeri, menurut Hadi, terus meningkat. Peningkatan volume ekspor juga penting dilakukan untuk menstabilitaskan harga TBS petani. Selain itu, peningkatan ekspor juga penting bagi devisa negara. Itu sebabnya, menurut Hadi, penting sekali mendorong terobosan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas melalui percepatan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

Terkait dengan regulasi FPKM 20% dan perkebunan kelapa sawit yang teridentifikasi masuk kawasan hutan sehingga berpotensi muncul konflik sosial secara vertikal dan horizontal, juga sangat perlu disikapi. Menurut Hadi, diperlukan kepastian hukum yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi di Indonesia masa mendatang. Maraknya penjarahan dan konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan merupakan dampak dari ketidakpastian hukum ini. 

Baca Juga: Begini Kata GAPKI Soal Ekspor Sawit Sepanjang Tahun 2024 Ini

Kewajiban perusahaan membangun perkebunan rakyat seluas 20% dari luas tertanam tertuang dalam Permentan No. 26 Tahun 2007 dan tidak berlaku surut. Bagi perusahaan yang telah beroperasi sebelum tahun 2007 tidak diwajibkan. Hadi mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan anggota GAPKI melaksanakan kewajiban plasma sesuai dengan regulasi tersebut.   

"Terkait UUCK Pasal 110b, perusahaan hanya diberi waktu satu kali daur dan harus dikembalikan menjadi fungsi hutan. Itu sangat memberatkan dan membutuhkan biaya besar, sementara, di satu sisi Industri kalapa sawit harus menjaga devisa negara dari nilai ekspor,” ujar Hadi. 

Penulis/Editor: Ellisa Agri Elfadina

Bagikan Artikel: