Menu
Economic
Social
Environmental
Hoax Buster
Technology & Innovation
Video
Indeks
About Us
Social Media

Bagaimana Implikasi & Langkah Antisipasi Terhadap Penerapan EUDR di Indonesia?

Bagaimana Implikasi & Langkah Antisipasi Terhadap Penerapan EUDR di Indonesia? Kredit Foto: Antara/Budi Candra Setya
ToP Core, Jakarta -

Pada tahun 2023, Uni Eropa mengesahkan regulasi anti-deforestasi yang dikenal dengan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Regulasi ini akan diberlakukan untuk memastikan komoditas yang masuk Uni Eropa tidak berkaitan dengan aktivitas deforestasi.

Indonesia sebagai negara pengekspor komoditas ke Uni Eropa, akan terkena dampak dari regulasi ini, terutama bagi petani kecil. Untuk mengkaji ini, Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (DKSRA) IPB University menyelenggarakan The 42nd IPB Strategic Talks “Penerapan European Union Anti-Deforestation Regulation: Implikasi dan Langkah Antisipasi”.

Pada kesempatan ini, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof. Suria Darma Tarigan, menjelaskan mengenai beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dari adanya EUDR.

Baca Juga: Respon Tantangan Industri Sawit, Astra Agro Gencar Jalin Kerjasama Riset dengan Multipihak

“Salah satu tantangannya adalah adanya perbedaan konsep mengenai wilayah hutan yang digunakan pada EUDR dengan yang di Indonesia. Dalam EUDR, definisi yang digunakan adalah definisi dari Food and Agriculture Organization (FAO), sedangkan di Indonesia menggunakan konsep hutan dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH), yang memiliki beragam kategori jenis hutan,” ujar Prof. Suria, dilansir dari laman resmi IPB University pada Selasa (20/2). 

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Staf Ahli Menteri Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Musdhalifah Machmud, menyampaikan lima hal yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan EUDR.

“Pertama, pemerintah terus mendorong Uni Eropa untuk mengembangkan basis data pusat penilaian risiko deforestasi melalui sistem tiga tingkat penilaian negara. Kedua, mendorong inklusivitas petani kecil dalam rantai pasok komoditas. Ketiga, memperbaiki skema sertifikasi agar bisa comply dengan EUDR. Keempat, Indonesia sedang mengembangkan dashboard nasional untuk menghimpun informasi komoditas berkelanjutan. Kelima, adalah perlindungan terhadap privasi data,” jelasnya.

Baca Juga: Investasi Industri Sawit Indonesia Membutuhkan Kepastian Hukum

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono memaparkan upaya mitigasi yang bisa dilakukan untuk menghadapi EUDR. Menurut Eddy, penyelesaian aspek legalitas kebun petani sawit akibat keberadaan kebun mereka di kawasan hutan adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. “Tanpa legalitas ini, produk petani sawit tidak bisa masuk rantai pasok produk ekspor ke Uni Eropa,” tambahnya.

Sementara, Presiden Kaoem Telapak, Mardi Minangsari mengajak peserta untuk melihat EUDR sebagai suatu peluang.

“EUDR dapat membantu mengurangi deforestasi dan emisi gas rumah kaca di Indonesia melalui potensi kontribusinya dalam mengintegrasikan inisiatif perdagangan minyak sawit berkelanjutan ke dalam strategi mitigasi perubahan iklim nasional,” pungkasnya.

Penulis/Editor: Ellisa Agri Elfadina

Bagikan Artikel: