Menu
Economic
Social
Environmental
Hoax Buster
Technology & Innovation
Video
Indeks
About Us
Social Media

Untuk B100, Pengusaha Sawit: Minimal Butuh Pasokan CPO 36 Juta Ton Per Tahun

Untuk B100, Pengusaha Sawit: Minimal Butuh Pasokan CPO 36 Juta Ton Per Tahun Kredit Foto: Ilustrasi
ToP Core, Jakarta -

Pemerintah terus menggenjot program pencampuran biodiesel B35 di Indonesia. Progam B35 adalah mencampur biodiesel dari fatty acid methyl ester atau FAME minyak kelapa sawit sebesar 35% ke dalam komposisi bahan bakar minyak (BBM) solar.

Mulai awal tahun 2023, pemerintah menaikkan kadar biodiesel dari yang sebelumnya B30 menjadi B35. Hal tersebut tentu membuat jatah minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) untuk ekspor menjadi berkurang karena penggunaan untuk domestik bertambah.

Direktur Utama Astra Agro Lestari Tbk (AALI) Santosa mengatakan, adanya kenaikan kadar biodiesel tersebut akan menyedot pasokan kelapa sawit di dalam negeri karena program B35 membutuhkan 12 juta ton CPO setiap tahunnya.

Baca Juga: DSNG Mencatatkan Kenaikan Produktivitas CPO Sebesar 3,5% Pada Tahun 2023

“Adanya program B35 tiap tahunnya membutuhkan 12 juta CPO, terus untuk bahan makanan baik konsumer atau B2B (business to business) kita kira-kira 8 juta, berarti 21 juta ton. Sedangkan produksi Indonesia hanya 51 juta ton,” kata Santosa dalam acara Talk to the CEO 2024, Jumat (16/2) di Bandung. 

Sementara itu, ada wacana untuk mengimplementasi B100 sebagai bahan bakar kendaraan. Rencana ini muncul seiring dengan kebutuhan energi yang lebih ramah lingkungan.

Terkait program B100 tersebut, Santosa menilai akan merugikan pengusaha kelapa sawit di Indonesia. Pasalnya, semakin tingginya kadar biodiesel maka akan semakin tinggi produksi CPO Indonesia yang diberikan untuk program tersebut.

Baca Juga: Respon Tantangan Industri Sawit, Astra Agro Gencar Jalin Kerjasama Riset dengan Multipihak

“Pasti setidaknya butuh 36 juta ton per tahun untuk menghasilkan B100 itu, dengan begitu nantinya porsi ekspor CPO akan terus turun,” kata Santosa, dilansir dari laman resmi GAPKI pada Selasa (20/2). 

Dengan menurunnya porsi CPO untuk eskpor maka tentunya akan berdampak juga pada berkurangnya anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) untuk subsidi biodiesel yang ditopang oleh Pungutan Ekspor.

“Kalau tidak ada ekspor, nanti yang nombok siapa? Buat saya hitungan ini saja, secara ekonomis begitu. Kecuali kalau harga sawitnya sedang jatuh sekali,” ujarnya.

Penulis/Editor: Ellisa Agri Elfadina

Bagikan Artikel: